Transportasi merupakan industri jasa yang mengemban fungsi pelayanan public. yang secara umum menjalankan fungsi sebagai katalisator pendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, Pembangunan transportasi berpedoman pada sistem transportasi . Untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan transportasi berperan mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas baik di perkotaan maupun perdesaan dengan harga terjangkau, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk melancarkan distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi . Guna mendukung perwujudan kondisi aman dan damai, perlu tersedia prasarana dan sarana transportasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah termasuk daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, mempererat hubungan antar wilayah. Tersedianya pelayanan transportasi antar wilayah yang mendorong dan meningkatkan perdagangan antar wilayah, mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas dan pemerataan tenaga kerja untuk mendorong terciptanya kesamaan kesempatan pembangunan wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis juga dimaksudkan agar setiap lapisan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi secara mudah dan terjangkau.
Secara umum, kendala yang dihadapi sektor transportasi meliputi kuantitas dan kapasitas prasarana dan sarana yang tidak memadai dan diperparah dengan terjadinya bencana alam, kelembagaan dan peraturan, sumber daya manusia, teknologi, pendanaan/investasi, serta manajemen, operasi dan pemeliharaan.
Oleh karena itu, sasaran umum pembangunan transportasi dalam kurun lima tahun mendatang adalah: (1) meningkatnya kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana; (2) meningkatnya kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi; meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, sesuai dengan standar pelayanan yang dipersyaratkan; (4) meningkatnya mobilitas dan distribusi nasional dan wilayah; (5) meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi antar golongan masyarakat dan
antar wilayah, baik di perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil dan perbatasan;
(6)meningkatnya akuntabilitas pelayanan transportasi melalui pemantapan sistem transportasi nasional, wilayah dan lokal; dan (7) khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana nasional akan dilakukan program rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi, pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang terpadu dengan program-program sektor-sektor lain serta rencana pengembangan wilayah.

Untuk mencapai sasaran di atas, maka disusun kebijakan umum pembangunan transportasi meliputi: (1) kebijakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi; (2) meningkatkan keselamatan transportasi nasional secara terpadu; meningkatkan mobilitas dan distribusi nasional; (4) pembangunan transportasi yang berkelanjutan; (5) pembangunan transportasi terpadu yang berbasis pengembangan wilayah; (6) peningkatan data dan informasi serta pengembangan audit prasarana dan sarana transportasi nasional; (7) pembangunan dan pemantapan system transportasi nasional, wilayah dan lokal secara bertahap dan terpadu; (8) restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundangan transportasi; mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat serta peningkatan pembinaan pelaku transportasi nasional; dan (10) pemulihan jalur distribusi dan mobilisasi di wilayah- wilayah yang terkena dampak bencana nasional secara terpadu.

RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI REPAIR CENTER DENGAN STUDI KASUS PT. SCS - ASTRA GRAPHIA IT ( Tugas ke - 3 )

RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI REPAIR CENTER DENGAN STUDI KASUS PT. SCS - ASTRA GRAPHIA IT

Radix Rascalia
Dosen Manajemen Informatika
Politeknik Manufaktur ASTRA



Costumer Service Center PT SCS €“ memiliki tanggung jawab dalam mengatasi setiap problem yang dimiliki oleh pelanggan PT. SCS-AGIT. Repair center merupakan salah satu sub departemen yang terdapat dalam departemen Costumer Service Center (CSC).
Repair center merupakan sub departemen yang bertugas memproses perbaikan barang yang diklaim oleh pelanggan PT. SCS - AGIT, baik barang tersebut masih dalam masa garansi atau untuk barang yang masa garansinya sudah habis. Repair center memiliki tugas untuk memperbaiki kerusakan barang yang di klaim oleh pelanggan, selain dengan pelanggan , repair center juga berhubungan dengan vendor atau perusahaan yang menyediakan barang tersebut.
Sistem Informasi Repair Center dibuat sebagai supporting system HEAT yang telah ada pada departemen CSC. System ini dibuat untuk membantu para engineer dalam memonitoring status barang yang sedang di perbaiki. Arsitektur yang di gunakan adalah arsitektur three tier client-server, dan di rancang dengan menggunakan bahasa scripting PHP dan menggunakan database My SQL.
Dengan adanya Sistem Informasi Repair Center ini, dapat menunjang kegiatan operasional dan membantu engineer, selain itu juga mempermudah pembuatan laporan performance vendor, laporan performance engineer, dan laporan barang yang sering di-klaim oleh pelanggan Astra Graphia IT (SCS-AGIT)


sumber : http://www.polman.astra.ac.id

Minggu, 11 April 2010 Tahapan Implementasi Sistem Informasi ( Tugas Ke2)

1. Implementasi Sistem Informasi

Kebutuhan akan Sistem Informasi merupakan hal yang dianggap memiliki tingkat lebih tinggi dan aktif dibandingkan dengan data. Informasi yang diperoleh melalui suatu sistem dan teknologi merupakan suatu pengetahuan yang akan digunakan untuk pengambilan suatu keputusan.

Pada suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti :

* Perangkat keras (hardware) : mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer, server, dan printer.

* Perangkat lunak (software) atau program : sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.

* Prosedur : sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan keluaran yang dikehendaki.

* Orang : semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.

* Basis data (database) : sekumpulan tabel, hubungan, data grafis, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data.

* Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

2. Tahapan Implementasi Sistem Informasi

Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan. Biasanya ada dua pendekatan yang dipergunakan oleh perusahaan: cut-off atau paralel. Pendekatan cut-off atau big-bang adalah suatu strategi implementasi sistem dimana dipilih sebuah hari sebagai patokan, dimana terhitung mulai hari tersebut, sistem baru mulai dipergunakan dan sistem lama sama sekali ditinggalkan. Sementara pendekatan paralel dilakukan dengan cara melakukan pengenalan sistem baru sementara sistem lama belum ditinggalkan, sehingga yang terjadi adalah berjalannya dua buah sistem secara paralal (kedua sistem biasa disebut sebagai testing environment dan production environment). Pemilihan terhadap kedua strategi tersebut tentu saja tergantung kepada perusahaan masing-masing, melihat bahwa masing-masing strategi implementasi memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian yang berbeda. Lepas dari strategi yang dipilih, pemberian pelatihan atau training harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat sebelum tahap implementasi dimulai. Selain untuk mengurangi resiko kegagalan, pemberian pelatihan juga berguna untuk menanamkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap sistem baru yang akan diterapkan, sehingga seluruh jajaran pengguna atau SDM akan dengan mudah menerima sistem tersebut dan memeliharanya di masa-masa mendatang dengan baik. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk menilai kinerja sistem baru yang diterapkan disamping untuk mengetahui isu-isu permasalahan yang timbul. Tentu saja pemecahan masalah dalam tahap implementasi harus segera dicari agar sistem tersebut dapat efektif penggunaannya.
Proyek sistem informasi biasanya ditutup setelah tahap implementasi dilakukan. Namun ada satu tahapan lagi yang harus dijaga manajemennya, yaitu tahap pasca implementasi. Dari segi teknis, yang dimaksud dengan aktivitas-aktivitas pasca implementasi adalah bagaimana manajemen pemeliharaan sistem akan dikelola (maintenance, supports and services management). Seperti halnya sumber daya yang lain, sistem informasi akan mengalami perkembangan dikemudian hari. Hal-hal seperti modifikasi sistem, interfacing ke sistem lain, perubahan hak akses sistem, penanganan terhadap fasilitas pada sistem yang rusak, merupakan beberapa contoh dari kasus-kasus yang biasa timbul dalam pemeliharaan sistem. Di sinilah perlunya dokumentasi yang baik dan transfer of knowledge dari pihak pembuat sistem ke SDM perusahaan untuk menjamin terkelolanya proses-proses pemeliharaan sistem. Tidak jarang terjadi peristiwa dimana perusahaan atau personel pembuat sistem sudah tidak diketahui lagi lokasinya setelah bertahun-tahun (mungkin perusahaannya tutup, atau yang menangani sistem sudah pindah ke tempat kerja lain). Bisa dibayangkan bagaimana perusahaan pemakai sistem terpaksa membuang sistemnya (membuat sistem baru lagi) atau melakukan tambal sulam (yang secara teknis sangat berbahaya karena tingkat integritas data yang buruk) akibat tidak adanya dokumentasi teknis yang baik atau infrastruktur manajemen pemeliharaan yang efektif

Adapaun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

A. Identifikasi
Pemahaman awal perlunya pembuatan sistem informasi dan permintaan formal untuk mengembangkan sistem informasi.

B. Inisiasi dan Perencanaan
Untuk menentukan spesifikasi kebutuhan dan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi dapat membantu penyelesaian permasalahan. Pada tahap ini dibuat keputusan perlunya dibuat suatu aplikasi atau mengembangkan aplikasi yang sudah ada.

C. Analisis
Melakukan analisis untuk membuat spesifikasi dan mengstrukturkan kebutuhan pengguna serta menseleksi aplikasi lain yang sudah ada. Pada tahapan ini akan diperoleh spesifikasi fungsional sistem.

D. Perencanaan Logika
Mendapatkan dan menstrukturkan kebutuhan sistem informasi secara keseluruhan. Pada tahap ini akan diperoleh spesifikasi rinci data, laporan, tampilan, dan aturan pemrosesan.

E. Perancangan Fisik
Mengembangkan spesifikasi teknologi yang akan digunakan, pada tahap ini akan diperoleh struktur program dan basisdata, serta perancangan struktur fisik.

F. Implementasi
Pembuatan program dan basisdata, melakukan instal dan menguji sistem. Pada tahapan ini akan diperoleh program aplikasi dan dokumentasi.

G. Pemeliharaan
Melakukan pemantauan kegunaan dan fungsi sistem, serta melakukan audit sistem secara periodik.

SDLC pada Bank Mandiri

Mandiri Cash Management System

Mandiri Cash Management System adalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah badan (non perorangan) atau nasabah perorangan untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dan memperoleh informasi bank melalui koneksi internet dengan mengunakan browser atau melakukan koneksi dial-up dengan mengunakan software (perangkat lunak) yang disediakan oleh Bank Mandiri.

Manfaat

1. Kontrol bank di tangan nasabah
2. Informasi bank cepat dan akurat (real time)
3. Menekan idle fund
4. Mengoptimalkan return
5. Efisiensi waktu & biaya
6. Investasi yang minimum


Fitur

1. Inquiry saldo dan mutasi rekening
2. Inquiry suku bunga dan kurs valas
3. Transaksi antar rekening Bank Mandiri real time
4. Transfer ke bank lain dalam & luar negeri
5. Pembayaran tagihan telepon
6. Cetak rekening koran setiap saat
7. Download data R/K format MT-940 & Format Standard Customized
8. Import Data Payment format MT-103


Sistem Keamanan

1. Koneksi langsung dengan secure line ke sistem Bank Mandiri (https://cms.bankmandiri.co.id/ecbanking)
2. Setiap nasabah memiliki Unique Company ID (Verisign Security Certification Socket Secure Line (SSL) 128 bit)
3. User Level, User ID dan password ditentukan sendiri oleh nasabah
4. Transaksi menggunakan teknologi Encryption terkini, Token Card yang telah terdaftar, rekening yang akan diakses dan ditransaksikan telah didaftarkan terlebih dahulu, User Level terdiri atas Operator, Supervisor dan Approval


Kebutuhan Sistem

1. Personal Computer/Notebook Pentium 4
2. Windows 2000 Professional
3. Internet Explorer Version 6.0
4. RAM 256 MB
5. Telephone line dan Modem Standard 56.6 Kbps atau jaringan internet lainnya


sumber : http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-cash-management-system.asp

Kewarganegaraan Bab 4

BAB IV
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL


A. Pengertian Politik, Strategi, dan Polstranas
1. Pengertian Politik
Kata "politik" secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, politea, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.
a. Negara
b. Kekuasaan
c. Pengambilan Keputusan
d. kebijakan Umum
e. Distribusi
2. Pengertian Strategi
Strategi berawal dari bahasa Yunani, strategia yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.
3. Politik dan Strategi Nasional
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.

B. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandasan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi.

D. Stratifikasi Politik Nasional
Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
2. Tingkat Kebijakan Umum
3. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
4. Tingkat Penentuan kebijakan Teknis
5. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah

E. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambian keputusan berkewenangan dalam rangka penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kertertiban sosial, politik, dan administrasi.
1. Makna Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
2. Manajemen Nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah "sistem manajemen nasional" Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran (learning process) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum maupun pembangunan.

F. Otonomi Daerah
Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota Konsekuensinya, kewenangan pusat menjadi dibatasi.

G. Kewenangan Daerah
Keberhasilan pembangunan daerah tergantung pada pelaksanaan desentralisasi. Salah sati keuntungan dari desentralisasi adalah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Dengan demikian prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.

H. Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang Mencakup Bidang-bidang Pembangunan Nasional
1. Visi dan Misi GBHN 1999-2004
Visi politik dan strategi nasional yang tertuang dalam GBHN 1999-2004 adalah terwejudnya Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Implementasi Polstranas di Bidang Hukum
- Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasaan dan pihak mana pun.
- Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.
3. Implementasi Polstrana di Bidang Ekonomi
- Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakan
- Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengganguran yang merupakan dampak dari krisis ekonomi.
4. implementasi Polstranas di Bidang Politik
a. Politik Dalam Negeri
b. Politik Luar Negeri
c. Peneyelenggara Negara
d. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
e. Agama
f. Pendidikan
5. Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya
a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
b. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
c. Kedudukan dan Peranan Perempuan
d. Pemuda dan olahraga
e. Pengembangan Daerah
f. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Kemanaan
- Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memeliahara stablitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamainan dunia.
a. Kaidah Pelaksanan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 199-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyarataan Rakyat dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi arah penyelengaran negara bagi Lembaga-Lembaga tinggi negara dan segenep rakyat Indonesia.
b. Keberhasian Politik dan strategi Nasional
Politik dan strategi nasional dalam aturan ketataannya selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR dimana pelaksaan dilaksanakan oleh Presiden selaku mandator MPR Pemerintah harus bersih dan berwibaah, bebas dari korupsi, kolusi, dan neopolitik (KKN) guna mencapai cita-cita dan tujuan nasinal.
Dengan demikian kesadaran bela negara mega edy. Bela Negara diperlukan untuk mempertahankan keutuhan bela negara diperluakan untuk mempertahankan Keutuhan keutusan Bela Negara diperlukan mempertahankan Keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewarganegaraan Bab 3

BAB III
KETAHANAN NASIONAL

A. Latar Belakang
Sejak Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Republik Indonesia dalah negara yang memiliki UUD 1945 sebagai konstitusinya.
Dengan demikian kondisi Kehidupan Nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan Konsititusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara.

B. Pokok-pokok Pikiran
1. Manusia Berbudaya
Sebagai salah satu makhluk Tuhan, manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal, dan berbagai keterampilan.
2. Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa, dan Ideologi Negara
Tujuan Nasional menjadi pokok pikiran dalam Ketahanan Nasional karena suatu organisasi, apapun bentuknyaa, akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkannya.

C. Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia
Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi.

D. Pengertian Konsepsi Ketahanaan Nasional Indonesia
Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi Pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelengaraan kesejahteraan dan kemanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandasankan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

E. Hakikat Tannas dan Konsepsi Tannas Indonesia
1. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa da negara dalam mencapai tujuan nasional.
2. Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

F. Asas-Asas Tannas Indonesia
1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar
4. Asas Kekeluargaan

G. Sifat Ketahanan Nasional Indonesia
1. Mandiri
2. Dinamis
3. Wibawa
4. Konsultasi dan Kerjasama

H. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Dari pemahaman tentang hubungan tersebut timbul gambaran bahwa, Konsepsi Ketuhanan Nasional akan menyangkut hubungan antaraspek yang mendukung kehidupan, yaitu:
1. Aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis, yang meliputi aspek Geografi, aspek Kependudukan dan aspek Sumber Kekayaan Alam.
2. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis, yang meliputi aspek Ideologi, aspek Politik, aspek Sosial Budaya dan aspek Pertahanan dan Keamanan.
1. Pengaruh Aspek Ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi.
a. Ideologi Dunia
1. Liberalisme
2. Komunisme
3. Paham Agama
b. Ideologi Agama
Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang di Indonesia (Ir.Soekarno 1 Juni 1945).
Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencangkup semua nilai yang terkandung didalamnya.
c. Ketahanan pada Aspek Ideologi
1. Konsepsi tentang Ketahanan Ideologi
Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia.
2. Pembinaan Ketahanan Ideologi
2. Pengaruh Aspek Politik
a. Politik Secara Umum
Politik berasal dari kata politics yang mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) dan atau policy yang berarti kebijaksanaan.
b. Politik di Indonesia
1. Politik Dalam Negeri
2. Politik Luar Negeri
c. Ketahanan pada Aspek Politik
Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa.
a. Ketahanan pada Aspek Politik Dalam Negeri
b. Ketahanan pada Aspek Politik Luar Negeri
3. Pengaruh Aspek Ekonomi
a. Perekonomian Secara Umum
Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
b. Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
c. Ketahanan pada Aspek Ekonomi
Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
4. Pengaruh Aspek Sosial Budaya
a. Struktur Sosial di Indonesia
Kehidupan masyarakat berdasarkan struktur peran dan profesi melahirkan bentuk hubungan dan ikatan antarmanusia yang dapat menggantikan hubungan keluarga.
b. Kondisi Budaya di Indonesia
1. Kebudayaan Daerah
2. Kebudayaan Nasional
3. Integrasi Nasional
4. Kebudayaan dan Alam Lingkungan
c. Ketahanan pada Aspek sosial Budaya
Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan
a. Pokok-pokok Pengetahuan Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Keamanan
c. Ketahanan pada Aspek Pertahanan dan Keamanan
Ketahanan Pertahanan dan Keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat.
d. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia
Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. dan pertahanan keamanan.

Kewarganegaraan Bab 3

BAB III
KETAHANAN NASIONAL

A. Latar Belakang
Sejak Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Republik Indonesia dalah negara yang memiliki UUD 1945 sebagai konstitusinya.
Dengan demikian kondisi Kehidupan Nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan Konsititusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara.

B. Pokok-pokok Pikiran
1. Manusia Berbudaya
Sebagai salah satu makhluk Tuhan, manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal, dan berbagai keterampilan.
2. Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa, dan Ideologi Negara
Tujuan Nasional menjadi pokok pikiran dalam Ketahanan Nasional karena suatu organisasi, apapun bentuknyaa, akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkannya.

C. Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia
Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi.

D. Pengertian Konsepsi Ketahanaan Nasional Indonesia
Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi Pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelengaraan kesejahteraan dan kemanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandasankan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

E. Hakikat Tannas dan Konsepsi Tannas Indonesia
1. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa da negara dalam mencapai tujuan nasional.
2. Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

F. Asas-Asas Tannas Indonesia
1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar
4. Asas Kekeluargaan

G. Sifat Ketahanan Nasional Indonesia
1. Mandiri
2. Dinamis
3. Wibawa
4. Konsultasi dan Kerjasama

H. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Dari pemahaman tentang hubungan tersebut timbul gambaran bahwa, Konsepsi Ketuhanan Nasional akan menyangkut hubungan antaraspek yang mendukung kehidupan, yaitu:
1. Aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis, yang meliputi aspek Geografi, aspek Kependudukan dan aspek Sumber Kekayaan Alam.
2. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis, yang meliputi aspek Ideologi, aspek Politik, aspek Sosial Budaya dan aspek Pertahanan dan Keamanan.
1. Pengaruh Aspek Ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi.
a. Ideologi Dunia
1. Liberalisme
2. Komunisme
3. Paham Agama
b. Ideologi Agama
Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang di Indonesia (Ir.Soekarno 1 Juni 1945).
Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencangkup semua nilai yang terkandung didalamnya.
c. Ketahanan pada Aspek Ideologi
1. Konsepsi tentang Ketahanan Ideologi
Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia.
2. Pembinaan Ketahanan Ideologi
2. Pengaruh Aspek Politik
a. Politik Secara Umum
Politik berasal dari kata politics yang mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) dan atau policy yang berarti kebijaksanaan.
b. Politik di Indonesia
1. Politik Dalam Negeri
2. Politik Luar Negeri
c. Ketahanan pada Aspek Politik
Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa.
a. Ketahanan pada Aspek Politik Dalam Negeri
b. Ketahanan pada Aspek Politik Luar Negeri
3. Pengaruh Aspek Ekonomi
a. Perekonomian Secara Umum
Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
b. Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
c. Ketahanan pada Aspek Ekonomi
Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
4. Pengaruh Aspek Sosial Budaya
a. Struktur Sosial di Indonesia
Kehidupan masyarakat berdasarkan struktur peran dan profesi melahirkan bentuk hubungan dan ikatan antarmanusia yang dapat menggantikan hubungan keluarga.
b. Kondisi Budaya di Indonesia
1. Kebudayaan Daerah
2. Kebudayaan Nasional
3. Integrasi Nasional
4. Kebudayaan dan Alam Lingkungan
c. Ketahanan pada Aspek sosial Budaya
Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan
a. Pokok-pokok Pengetahuan Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Keamanan
c. Ketahanan pada Aspek Pertahanan dan Keamanan
Ketahanan Pertahanan dan Keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat.
d. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia
Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. dan pertahanan keamanan.